Resensi Buku “Gelombang Ketiga Indonesia”

Judul Buku : Gelombang Ketiga Indonesia: Peta Jalan Menuju Masa Depan
Penulis : M. Anis Matta
Penerbit : Penerbit Sierra bekerja sama dengan The Future Institute
Tebal : vi + 128 halaman
Cetakan I, Maret 2014

Sampul buku Gelombang Ketiga Indonesia

Di tahun 2014 kemarin, Anis Matta sempat membuat kehebohan. Lewat buku barunya yang berjudul “Gelombang Ketiga Indonesia”, saya berusaha ikut larut dalam euforia tersebut—membeli buku baru karangannya. Kitab tafsir karangan Ibnu Katsir atau kitab hadits karangan Bukhari sempat terbayang pada saat saya ingin membeli buku Presiden PKS ini. Betapa tidak, alih-alih berharap mendapatkan buku tebal layaknya sebuah kitab, saya malah mendapati buku tipis yang cuma setebal 100 (lebih sedikit) halaman. Namun, dengan cepat saya langsung menepis pikiran underestimate tersebut. Biarpun tidak begitu tebal, buku ini membutuhkan ketelitian ekstra untuk dipahami. Wakil Ketua DPR RI periode 2009-2013 ini mengajak pembaca untuk melintasi dimensi waktu sejarah Indonesia lewat gaya bahasanya.

Dalam bukunya, Anis Matta membuat segmentasi periodisasi sejarah Indonesia ke dalam tiga tahap yang ia sebut sebagai Gelombang. Gelombang Pertama yang mengawali segalanya, ia bubuhkan istilah “Menjadi Indonesia”. Gelombang Kedua, sebagai sebuah masa transisi, ia namai sebagai “Menjadi Negara-Bangsa Modern”. Terakhir, Gelombang Ketiga yang menurutnya baru saja dimulai menjadi sebuah ekuilibrium baru di tengah kehidupan modern ini.

Anis Matta menggunakan takaran sejarah sebagai pendekatan dalam menelaah politik di Indonesia. Dan dengannya, sejarah yang merupakan narasi tentang hari kemarin, hari ini, dan hari esok, menjadi jalan paling efektif untuk menemukan secercah harapan bahwa Indonesia esok lebih baik. Atau dengan kata lain, sejarah adalah kompas bagi politik dalam mengarungi masa yang akan datang. Kemudian dalam penggunaan istilah “Gelombang”, gelombang sejarah didefinisikan sebagai suatu kontinum peristiwa yang melalui perjalanan melintasi waktu dari masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Gelombang pun merupakan resultan dari berbagai faktor pendorong yang mempengaruhinya, yang dapat berasal dari dalam dan dari luar.

1. Gelombang Pertama

Pada Gelombang Pertama, entitas yang bernama Indonesia dirumuskan. Indonesia sebagai sebuah ide melampaui jauh ikatan primordialisme untuk berkonvergen menjadi satu. Terjadi perubahan cara berpikir dari ikatan etnis menjadi ikatan bangsa yang besar. Indonesia hampir sama dengan “bangsa Amerika” yang merupakan kesepakatan dari manusia beragam etnis yang tinggal di tanah yang kini bernama Amerika Serikat.

Gelombang Pertama “Menjadi Indonesia” diawali dari momentum kejayaan Sriwijaya maupun Majapahit yang menyatukan tanah yang kemudian menjadi Indonesia. Namun, faktor pendorong utamanya adalah imperialisme. Penjajahan melahirkan narasi harmoni pada tiap wilayah; Sumatra, Jawa, Celebes, Ambon, Melayu, dll merasakan satu penderitaan. Hal tersebut memicu pengintegrasian dari wilayah jajahan menjadi sebuah klaim area baru, dan mendorong hasrat untuk merdeka dari kolonialisme. Selain itu, Islam dinilai sebagai kohesi dalam proses pembentukan identitas Indonesia. Ajaran Islam banyak menekankan persatuan umat dan membangun sentimen dan solidaritas antikolonialisme. Lebih jauh, semangat ini mengilhami gerakan lokal menentang penjajahan. Titik puncak Gelombang Pertama adalah Proklamasi Kemerdekaan yang menjadi deklarasi bangsa Indonesia untuk meraih penegasan bahwa bangsa merdeka ini pantas diakui dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa merdeka lainnya. Sumpah Pemuda 1928 pun memainkan peran penting dalam merumuskan semangat egaliter: bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan berbahasa persatuan.

Faktor Pendorong        : imperialisme (eksternal) dan pencarian identitas (internal)

Nilai-nilai                     : solidaritas, gotong royong, dan pergerakan nasional sebagai collective mind

Pencapaian                  : Kemerdekaan, identitas sosial dan politik baru, Tanah air (integrasi teritori), dan bahasa

2. Gelombang Kedua

Gelombang berikutnya, “Menjadi Negara-Bangsa Modern” dimulai sejak Indonesia resmi dideklarasikan pada 17 Agustus 1945. Gelombang ini ditandai oleh pergulatan dalam mencari sistem yang kompatibel dengan sejarah dan referensi budaya Indonesia: sebuah gagasan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dan bangsa modern. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya, Indonesia membutuhkan konstitusi modern, lembaga negara yang kuat, dan budaya demokrasi yang subur.

Tema-tema perdebatan yang terjadi pada gelombang ini antara lain:

a. Relasi Agama dan Negara
Ketegangan bermula dari perdebatan tentang dasar negara Indonesia pada rapat BPUPKI. Kemudian pada masa Orde Lama, relasi tersebut mengeras akibat dari sikap agresif Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mendekat ke Presiden Soekarno. Puncaknya ditandai oleh peristiwa G-30-S yang telah mengubah lanskap politik Indonesia.

Pada masa Orde Baru, perdebatan ideologi ditutup dan disubordinasikan di bawah dalih pentingnya stabilitas keamanan demi pembangunan ekonomi. Fusi partai politik pada tahun 1973 merupakan salah satu agendanya. Rezim memainkan politik pemaknaan, yaitu tidak menyebut dirinya sendiri sebagai partai, melainkan golongan: Golongan Karya. Friksi yang terjadi pun akhirnya berujung pada konflik berdarah di Tanjung Priok tahun 1984. Puncak pengontrolan ideologi ini adalah ditetapkannya Pancasila sebagai asas tunggal, yang mengacu pada Tap MPR 1978. Dalam perjalanan pengontrolan tersebut, muncullah stigma “ekstrem kiri” dan “ekstrem kanan” sebagai pengecapan bagi yang sulit dikendalikan.

Namun, di era Reformasi, relasi antara keduanya mulai mendapatkan format yang sesuai. Dwi Fungsi ABRI menjadi salah satu target peniadaan di era ini. Pancasila tidak lagi ditafsirkan tunggal dan dijadikan palu godam untuk meredam kritik dan perlawanan terhadap pemerintah. Pancasila telah menjadi panggung terbuka bagi entitas yang berbeda-beda.

b. Dialektika Demokrasi dan Pembangunan
Dengan mengedepankan paradigma “politik sebagai panglima”, Orde Lama sibuk dengan ingar-bingar perang ideologi sehingga mengabaikan kesejahteraan rakyat. Orde Baru muncul sebagai antitesis dari Orde Lama dengan mengusung paradigma “ekonomi sebagai panglima”. Atas nama stabilitas ekonomi, kebebasan politik diberhangus. Negara kemudian tampil sebagai aktor ekonomi utama yang digerogoti oleh praktik kolusi dan kronisme dari para aktornya.

Pada Orde Baru, dikenallah satu aktor di ranah politik yang tampil sebagai instrumen advokasi bahkan konfrontasi antara negara dan masyarakat sipil. Adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang hadir sebagai salah satu aktor dari cikal bakal oposisi terhadap rezim Orde Baru. LSM tampil mengambil peran dalam menggulirkan wacana demokrasi di Indonesia yang terkekang pada masa Orde Baru.

Dipicu oleh krisis moneter 1997 yang memukul sendi legitimasi Orde Baru, gerakan Reformasi mencuat ke permukaan. Salah satunya adalah teriakan dari Enam Tuntutan Reformasi oleh mahasiswa yang mengecam politik oligarki dan otoriter pemerintah Orde Baru. Reformasi—jika dilihat dalam spektrum yang lebih luas—sejatinya adalah sintesis dari Orde Lama dan antitesis dari Orde Baru.

c. Negara dan Masyarakat Sipil
Terdapat tiga organ penting dalam masyarakat yang menjadi perhatian dalam kajian hubungan negara-masyarakat sipil: partai politik, media massa, dan organisasi kemasyarakatan (ormas).

Partai politik yang berperan sebagai jembatan antara negara dan rakyat dalam proses mekanisme politik formal telah menjadi organisasi pergerakan nasional bahkan sejak era sebelum kemerdekaan. Evolusi politik pada partai politik bertahap bertransformasi.

Media Massa pun tak luput berevolusi. Media massa sebagai salah satu pilar demokrasi yang berperan sebagai kontrol sosial, setelah melalui zaman kemerdekaan, berubah menjadi corong ideologi partai politik. Bahkan, pada era awal Reformasi, keran kebebasan pers yang baru saja dibuka membuat surplus opini publik. Kebebasan pers malah dimanfaatkan untuk mempublikasikan desas-desus dan gunjingan tanpa mengikuti kaidah jurnalistik yang semestinya.

Ormas berfungsi untuk mengurus masalah-masalah sosial yang tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh negara dan mengisi proses yang tidak dapat dicakup oleh partai politik. Selain ormas, LSM juga hadir memberikan warna khusus kepada masyarakat karena fokusnya yang spesifik. Namun, pada masa awal Reformasi, LSM yang semula mendapat tempat di hati masyarakat mengalami “inflasi nilai” karena praktek oknum yang mengatasnamakan LSM untuk kepentingan tertentu.

d. Pusat dan Daerah
Luasnya wilayah Indonesia dan kompleksitas yang mengiringinya menuntut ketidakpuasan dari aktor-aktor daerah terhadap sentralisasi pemerintah pusat. Berbagai konflik senjata di pelbagai daerah pada masa Orde Lama, Orde Baru, bahkan Reformasi, ikut mewarnai huru-hara ketegangan tersebut. Jalan keluar akhirnya dimulai dari penganugerahan otonomi khusus kepada tiap daerah; penetapan alokasi anggaran yang lebih berpihak ke daerah dan desentralisasi pemerintahan melalui kepala daerah langsung adalah pilar utama otonomi daerah.

Perang Dunia II yang berakhir di tahun 1945 secara tidak langsung juga membawa impak terhadap keseimbangan politik Indonesia, apalagi setelah tersulutnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jejak-jejak perang ideologi dunia menyeret para pendiri bangsa untuk—sadar tidak sadar—ikut terpengaruh dalam menentukan sistem bagi Indonesia. Walaupun begitu, berada di tengah perang ideologi yang keras dan berdarah-darah, Soekarno dan para pemimpin politik telah menyumbang satu pondasi penting bagi Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila, konstitusi UUD 1945, dan wawasan Bhineka Tunggal Ika. Kemudian setelah berayun bagai pendulum dari ekstrem yang satu ke titik ujung lainnya, Indonesia telah berhasil membangun ekuilibrium baru pada era Reformasi, antara lain:
a. Keseimbangan dalam relasi negara dan agama. Pancasila telah bisa ditempatkan sebagai panggung terbuka bagi identitas yang berbeda.
b. Keseimbangan antara kebebasan dan kesejahteraan, antara demokrasi dan pembangunan. Walaupun belum memenuhi standar ideal, setidaknya Indonesia sudah mengarah ke hal tersebut.
c. Titik temu antara kebebasan dan keamanan. Keamanan kini lebih bermakna ketertiban bersama dari sesama warga masyarakat daripada intervensi paksaan negara ke tengah kehidupan sosial dan privat.
d. Keseimbangan antara kebebasan ekonomi daerah dan keutuhan integrasi nasional.

Segitiga negara masy pasar

Faktor Pendorong : Perang Dingin (eksternal) dan pencarian sistem yang kompatibel dengan sejarah dan budaya Indonesia (internal).
Nilai-nilai : konflik dan kompetisi, keamanan, menyesuaikan diri dengan kemodernan.
Pencapaian : konstitusi modern UUD 1945, penguatan lembaga negara, keseimbangan baru dalam format negara-bangsa modern, bahasa.

3. Gelombang Ketiga

Pada Gelombang Ketiga, lahirlah masyarakat baru Indonesia. Karakteristik masyarakat baru ini antara lain adalah:
– Kelas menengah baru yang dibentuk oleh orang berusia 45 tahun ke bawah
– Berpendidikan cukup tinggi
– Kesejahteraan semakin membaik
– Terhubung (well connected) dengan lingkungan global melalui internet
– Lahirnya kelompok “native democracy”

Implikasi ekonomi dari komposisi demografi baru tersebut adalah meningkatnya produktivitas karena penduduk prodiktif (usia kerja) lebih banyak dari penduduk tidak produktif (anak-anak dan orang tua). Demografi yang didominasi oleh usia produktif ini disebut sebagai “dividen demografi” atau “bonus demografi”. Sejarah mencatat, sejumlah negara mencapai kesejahteraan sebagai hasil dari bonus demografi yang termanfaatkan dengan baik. Inilah kelompok mayoritas baru Indonesia yang belum pernah ada presedennya dalam sejarah. Indonesia mengalami lompatan ekonomi, sosial, dan politik begitu jauh dalam waktu begitu singkat.

Generasi native democracy lahir pada masa ini. Walaupun pada masa kecil mereka lahir di zaman penghujung Orde Baru, yang mereka pahami tentang transisi Orde Baru ke Reformasi tak lebih dari pendudukan gedung DPR/MPR oleh sejumlah mahasiswa. Mereka adalah generasi yang lahir dan tumbuh di zaman saat demokrasi sudah menjadi barang dagangan setiap orang, sehingga bagi mereka, kebebasan hari ini adalah hal yang lumrah yang seyogianya ada. Ibarat native technology yang dengannya mereka tumbuh dan kembang di zaman serba teknologi sehingga lancar menguasai fitur-fiturnya, native democracy mahir memanfaatkan fitur-fitur demokrasi, yang dasar maupun yang rumit.

Yang terjadi setelah masa Reformasi adalah penguatan masyarakat sipil dengan empat pranata utama: kampus, media, LSM dan ormas, dan partai politik. Hal inilah yang menciptakan keseimbangan baru antara negara, pasar, dan masyarakat sipil. Namun, seiring bonus demografi yang muncul, terjadi pergerakan pusat perhatian kepada society, sehingga sebuah tendensi pun timbul: masyarakat menjadi “panglima” bagi politik dan ekonomi.

Globalisasi juga memberikan dampak signifikan pada Gelombang Ketiga ini. Globalisasi telah mengaburkan batas antara lokal dengan global, antara yang boleh dengan tidak boleh diketahui masyarakat, akibat dari banjirnya informasi yang beredar. Globalisasi menyediakan kesempatan dan kecemasan: kesempatan untuk tumbuh muncul melalui ekonomi jaringan karena peran negara dan pasar mengalami degradasi, kecemasan karena dengan berkurangnya peran negara berarti ketiadaan perlindungan bagi warga negara karena persaingan terjadi di tingkatan individu tanpa mengenal batas negara. Dua hal tersebut yang kini menjadi faktor pendorong individu untuk membentuk ikatan komunitas yang egaliter dalam rangka mencari solusi atas tantangan yang mereka hadapi. Pun nilai-nilai baru lahir, antara lain:

– Pertanyaan tentang kualitas hidup.
Pertanyaan ini didominasi oleh generasi “Millenials”, yaitu generasi yang lahir antara 1980-1995. Generasi Millenials sering juga disebut sebagai “Generasi Y”. Tiga hal terpenting bagi generasi ini adalah: menjadi orang tua yang baik dalam pernikahan yang langgeng, memiliki rumah sendiri, dan mampu menolong orang lain yang membutuhkan. Rumus baru yang muncul dari generasi ini adalah: “aku ingin punya uang banyak tapi punya waktu luang untuk keluarga dan pekerjaan itu haruslah menyenangkan karena menjadi passion yang aku geluti”.

Kesejahteraan bergeser dari tujuan menjadi salah satu faktor pembentuk kualitas hidup. Di samping nilai-nilai lama yang masih kuat bertahan, yaitu agama dan gotong royong, muncullah nilai baru yang menyertai dan mengimbangi dua nilai yang telah ada, yaitu kecenderungan pada kekuasaan dan prestasi.

– Melampaui individualisme
Masyarakat Gelombang Ketiga merumuskan nilai-nilai baru yang berasal dari pengalamannya masa lalu yang digabungkan dengan bekal menghadapi masa depan. Nilai yang dibangun ini disebut “melampaui individualisme” (transcending the individualism). Solidaritas gotong royong yang telah mengakar dalam referensi budaya masyarakat muncul dengan semangat baru karena bertemu dengan spirit berkompetisi dari individualisme.

Banyak tantangan yang harus dihadapi negara dan lembaga politik pada masyarakat Gelombang Ketiga ini. Negara dipandang dari segi kapasitas. Otoritas negara menjadi tidak relevan jika kapasitasnya lebih rendah dari ekspetasi masyarakat baru ini. Struktur politik akan semakin datar karena memudarnya hierarki dan otoritas, sehingga partai politik harus bekerja keras mendulang satu suara demi satu suara untuk mendapat dukungan. Warga negara tidak lagi menjadi status pasif. Warga negara Gelombang Ketiga adalah mereka yang berpartisipasi dalam politik dan mampu mengartikulasikan opininya. Bahkan, social media menjadi katalis yang mengakselerasinya. Tantangan dalam perekonomian juga muncul dari berkembangnya ekonomi jejaring (network economy). Jaringan menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu melangkahi batas negara dan pasar. Simpul-simpul kecil dan banyak ekonomi jejaring ini menggantikan institusi gigantik negara dan pasar. Pada akhirnya, negara hanya akan berperan pada masalah-masalah skala pengaruh besar, seperti infrastruktur dan militer.

Pilar-pilar Gelombang Ketiga:

Politik Ekonomi Sosial
–  Struktur politik yang makin mendatar (flat) karena memudarnya hierarki dan otoritas

–  Negara bukan dipandang otoritas, tapi kapasitas

–  Makna baru kewarganegaraan: partisipasi dan opini publik

–    Elemen baru dalam penciptaan kesejahteraan

–    Orientasi pada kesejahteraan jangka panjang

–    Network based economy, bukan negara dan pasar

–    Independensi institusi ekonomi

–     Demokratisasi media (personalized media)

–     Nilai transcending individualism (kolaborasi, universalim connectivity)

–     Orientasi pada kualitas hidup (kesejahteraan dan religiusitas)

Faktor Pendukung        : Globalisasi dan abad Asia (eksternal), dan budaya dan demografi (internal).

Nilai-nilai                     : orientasi kemanusiaan, pencarian makna kualitas hidup, melampaui individualisme.

Pencapaian                  : sedang berproses.

4. Konklusi

Dengan beragam cerita perjalanan Gelombang Pertama, Gelombang Kedua, dan sekarang Gelombang Ketiga, Indonesia perlahan menjadi negara-bangsa yang lebih dewasa. Indonesia punya masa depan cerah. Untuk menjadi negara-bangsa yang besar, harus ada peralihan dalam cara kita memandang Indonesia dari sebuah entitas politik menjadi sebuah entitas peradaban. Kita perlu mempunyai kesadaran bahwa kerja-kerja pembangunan negara tidak hanya urusan konstitusi, regulasi, atau institusi, melainkan melakukan urusan yang lebih rumit, yaitu membangun peradaban. Mesin besar yang diperlukan untuk melakukan peralihan dari entitas politik ke entitas peradaban adalah budaya. Kebudayaan adalah pondasi yang paling kokoh dari kemajuan jangka panjang yang ingin diraih. Seperti contohnya kewirausahaan, kewirausahaan menjadi suatu budaya positif jika ditanamkan kepada masyarakat.

Selain itu, dengan Gelombang Ketiga yang ciri utamanya adalah connectedness, intensitas persebaran ide, informasi, dan sumber data menjadi tinggi. Efeknya adalah meningkatnya fluktuasi dalam berbagai sendi kehidupan. Oleh karena itu, pola pikir khusus diperlukan agar kita tidak terhempas, tetapi justru dapat menunggangi gelombang sejarah ini.

a. Arsitektural

Diperlukan kemampuan dalam membuat sebuah grand design yang akan menjadi platform untuk segala aktivitas kehidupan.

b. Fungsional

Setelah proses desain, dibutuhkan pewujudan terhadap desain tersebut yang berdasarkan pada fungsi dan faedah yang mendasarinya.

c. Eksperimental

Dengan tingginya kompleksitas dan kecepatan perubahan pada Gelombang Ketiga, diperlukan pola pikir yang open-minded dan berani mengambil risiko.

d. Kreatif

Kreativitas menjadi kemampuan yang wajib dimiliki bagi masyarakat Gelombang Ketiga dalam mengarungi arusnya yang dinamis. Kreativitas adalah kemampuan untuk menggabungkan hal-hal yang sudah ada sebelumnya menjadi sebuah entitas baru.

Meningkatnya usia produktif dan perubahan budaya dalam masyarakat menghasilkan perubahan nilai-nilai, sehingga sekarang kita dapat menyaksikan lahirnya model masyarakat baru yang bersendikan agama, pengetahuan, dan kesejahteraan. Agama memberi orientasi; pengetahuan menjadi pemberdaya; kesejahteraan menjadi faktor katalis agar masyarakat makin berkualitas hidupnya. Masyarakat Indonesia ke depan adalah masyarakat yang religius, berpengetahuan, dan sejahtera.

segitiga pengetahuan kesejahteraan agama

Ekuilibrium baru yang tercipta pada Gelombang Ketiga memungkinkan Indonesia beranjak dari demokrasi yang semata prosedural menjadi demokrasi yang substansial. Demokrasi prosedural baru dapat memastikan kepatuhan terhadap proses. Demokrasi substansial berbicara mengenai kemanfaatan sebuah proses demokrasi bagi manusia. Pada Gelombang Ketiga ini, masyarakat menjadi aktor utama yang mengimbangi negara. Terjadi pula transformasi konsep kewarganegaraan. Warga Negara Indonesia tidak lagi hanya sebatas individu di negara Indonesia, tapi kini juga menjadi individu planet. Oleh karena itu, Indonesia pun harus bertransformasi dari entitas politik ke entitas peradaban; skala yang dipikirkan sekarang menjadi bagaimana membuat orang Indonesia sebagai warga planet bisa meraih keadilan dan kesejahteraan. Indonesia harus mulai berpikir seperti satu imperium dengan skala jangkauan dunia, yang ikut melakukan remapping the world dalam percaturan geopolitik dunia.

5. Refleksi

Sebagai seorang presiden salah satu partai politik di Indonesia, Anis Matta berharap buku karangannya ini dapat menambah khazanah pengetahuan politik. Namun, sepertinya dengung pesta demokrasi lima tahun sekali untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara pada tahun 2014 menjadi latar belakang seorang Anis untuk menerbitkan buku ini. Dengan tidak sedikit menggunakan istilah “angka 3” di dalam buku ini, ternyata pada tahun 2014 PKS mengantongi nomor urut tiga sebagai partai politik yang resmi bertarung para Pemilu 2014, sehingga terkesan membuat analisisnya dipaksakan supaya membentuk “jumlah 3”. Selain itu, Anis Matta juga melakukan penyempitan sejarah Indonesia, khususnya pada masa sebelum kemerdekaan. Ada beberapa tulisan yang kontra terhadap analisis sejarah Anis. Tulisan yang cukup menarik agar kita bisa berpikir secara objektif terhadap karangan Anis Matta. Anda bisa membacanya di tautan ini dan ini.

Namun, terlepas dari kontroversi perdebatan kebenaran sejarah, buku Anis Matta ini layak dijadikan acuan dalam menyongsong Indonesia ke depan. Analisisnya terhadap Gelombang Ketiga yang sedang berlangsung saat ini tidak layak dinafikan begitu saja. Dengan bukunya, kita mampu membaca peta politik, sosial, dan budaya Indonesia sehingga Indonesia sebagai imperium besar itu tidak lagi hanya sebatas utopia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s